DUNIA PENDIDIKAN: Umum

Umum

Showing posts with label Umum. Show all posts

Galeri Nasional Indonesia, Membuka Lowongan Kerja Thun 2018

Admin January 12, 2018 Umum Add Comment

DUNIA PENDIDIKAN, JAKARTA - Galeri Nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka penerimaan pegawai tidak tetap (non-PNS) tahun 2018. Galeri Nasional Indonesia membutuhkan lima orang untuk ditempatkan di empat posisi.

Yakni untuk posisi Petugas Pameran Tetap (Pria/Wanita, 2 orang), Dokumentator (Pria/Wanita, 1 orang), Desainer Grafis (Pria/Wanita, 1 orang) dan Koordinator Satpam/Security (Pria, 1 orang). Pendaftaran lowongan kerja ini dibuka pada 10-19 Januari 2018.

Adapun kriteria yang dibutuhkan Galeri Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

Petugas Pameran Tetap (Exhibition Receptions)

Bertugas di ruang penerimaan pengunjung dan penitipan barang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Usia maksimal 25 tahun.

3. Pendidikan Minimal SMA/Sederajat atau SMK Seni dan Kerajinan.

4. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

5. Jujur dan bertanggung jawab.

6. Komunikatif, informatif, inisiatif, dan ulet dalam bekerja.

7. Mampu bekerja secara tim ataupun individu.

8. Tidak sedang dalam ikatan kerja dengan pihak lain.

9. Mengajukan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Kepala Galeri Nasional Indonesia c.q. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan melampirkan: a. Daftar riwayat hidup/CV; b. Foto copy KTP/identitas resmi lainnya yang masih berlaku; c. Foto copy ijazah terakhir; d. Pas foto berwarna terbaru 4x6.

Dokumentator

Bertugas mendokumentasikan, mengedit dan menyimpan arsip dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video pada berbagai media.

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Pendidikan Minimal S1 Jurusan Televisi dan Film.

4. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

5. Jujur dan bertanggung jawab.

6. Komunikatif, informatif, inisiatif, dan ulet dalam bekerja.

7. Mampu bekerja secara tim ataupun individu.

8. Tidak sedang dalam ikatan kerja dengan pihak lain.

Desainer Grafis

Bertugas mendesain/merancang berbagai produk/bahan publikasi dalam berbagai media cetak, digital, dan audiovisual.

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Pendidikan Minimal S1 Desain Komunikasi Visual.

4. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

5. Jujur dan bertanggung jawab.

6. Komunikatif, informatif, inisiatif, dan ulet dalam bekerja.

7. Mampu bekerja secara tim ataupun individu.

8. Tidak sedang dalam ikatan kerja dengan pihak lain.

Koordinator Satpam/Security

PT Kaltim Prima Coal Adalah Sebuah Perusahaan Penghasil Batu Bara Terbesar Di Indonesia membuka lowongan kerja. Segera daftarkan diri Anda!

Bertugas mengkoordinir dan mengawasi kinerja tenaga pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Usia maksimal 35 tahun.

3. Pendidikan Minimal SMA.

4. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

5. Jujur dan bertanggung jawab.

6. Komunikatif, informatif, inisiatif, dan ulet dalam bekerja.

7. Mampu bekerja secara tim ataupun individu.

8. Tidak sedang dalam ikatan kerja dengan pihak lain.

Turki Akan Menghapus Teori Evolusi Darwin Dari Kurikulum Sekolah

Admin January 11, 2018 Umum Add Comment

Unknown

DUNIA PENDIDIKAN - Pemerintah Turki menganggap teori evolusi Charles Darwin merupakan subjek sains yang cukup kontrovesial untuk diberikan kepada siswa. Karena itu, Kementerian Pendidikan Turki menghapus materi pelajaran tentang teori evolusi Darwin di kurikulum sekolah pada 2019 mendatang.

“Kami telah mengecualikan subjek kontroversial bagi siswa pada usia yang belum dapat memahami latar belakang ilmiah isu tersebut,” kata Kepala Pendidikan Turki Alpaslan Durmus, lansir The Telegraph, Jumat (23/6/2017).

Durmus menilai, keputusan penghapusan teori Darwin di sekolah cukup tepat. Pasalnya, siswa kelas sembilan tidak diberi pemahaman awal untuk mendiskusikan ‘Asal Kehidupan dan Evolusi’ di kelas biologi. “Bagian (Teori) ini akan ditunda hingga studi sarjana,” tutur Durmus.

Rancangan kebijakan ini pun telah disetujui Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Durmus menyebutkan, munculnya keputusan ini banyak dikritik sekelompok akademisi Turki. Menurut mereka, menghapus teori Darwin di sekolah akan menempatkan Turki seperti Arab Saudi.

“Subjek kelas Sains dan Teknologi di sekolah dasar harus dipresentasikan dengan perspektif yang memungkinkan siswa menghubungkannya dengan mata pelajaran yang akan mereka hadapi di tahun-tahun mendatang. Ini harus memberi mereka sudut pandang evolusioner,” kata kelompok akademisi Turki dalam sebuah pernyataan.

Kendati demikian, beberapa ilmuwan Muslim di Turki mendukung kebijakan Kemeterian Pendidikan Turki. Menurut para cendekiawan itu, teori evolusi Darwin bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam

Teori evolusi yang salah satunya adalah soal evolusi manusia dari kera dianggap tidak sesuai dengan pengajaran dalam agama Islam dan Kristen. Dalam agama Samawi, manusia pertama diyakini adalah Nabi Adam yang diturunkan dari surga, bukan evolusi dari manusia purba.

Penghapusan pengajaran soal teori Darwin disebut sebagai langkah Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membuat negara itu lebih Islami. Di masa lalu, Erdogan kerap mengatakan akan membentuk "generasi yang soleh."

Penghapusan teori Darwin menuai protes dari kubu oposisi dan praktisi pendidikan yang mengatakan Erdogan mencoba menghapuskan sistem sekuler Turki bentukan Mustafa Kemal Ataturk dan menerapkan syariat Islam.

"Kebijakan baru yang melarang pengajaran evolusi dan mewajibkan semua sekolah punya tempat salat, tindakan ini merusak prinsip sekularisme dan prinsip pendidikan yang ilmiah," kata Mehhmet Balik, ketua Serikat Pekerja Ilmiah dan Pendidikan.

Yilmaz membantah dengan mengatakan, pencapaian dan peninggalan Ataturk tidak dihapuskan. Mereka hanya menekankan soal nilai-nilai penting seperti keadilan, persahabatan, kejujuran, kasih sayang, dan patriotisme.

Selain menghapus teori Darwin, dalam kurikulum baru tahun 2017-2018, juga akan didorong pembangunan sekolah agama "Imam Hatip" yang lebih banyak. Imam Hatip adalah sistem sekolah madrasah di Turki untuk membentuk para tokoh-tokoh agama Islam.

Menurut Yilmaz, madrasah ini akan dibangun untuk meluruskan paham Islam radikal yang menyimpang, salah satunya soal konsep jihad.

"Tugas kami untuk meluruskan paham yang keliru. Itulah mengapa kelas soal hukum Islam dan dasar-dasar agama akan membahas soal jihad. Makna sebenarnya dari jihad adalah mencintai tanah air," ujar Yilmaz.

Pendidikan Harus Bisa Secanggih Sistem Ojek Online, Sebut Wakil Presiden JK

Admin December 09, 2017 Umum 1 Comment

Unknown

PENDIDIKAN - Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dia bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meninjau dan meresmikan sistem online dalam dunia pendidikan di Sulsel, yang diberi nama JK e-Panitra Centre.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa JK ini meminta agar para guru harus lebih mengikuti perkembangan teknologi. Jika tidak, murid akan bisa jauh lebih pintar.

"Guru harus mengikuti perkembangan. Kalau tidak bahaya, bisa-bisa murid lebih pintar dari guru. Karena ilmu itu bisa diperoleh kapan saja, di mana saja. Bisa pakai Google," kata JK di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Jumat (28/7/2017).

Dia berharap, sistem JK e-Panitra Centre ini bisa membuat guru selalu mengikuti silabus dan sistem yang terus diperbarui dengan kondisi yang ada. Kinerja guru pun bisa dipantau, baik dalam sistem pengajarannya maupun kelakuannya.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan meniru sistem ojek online. Sistem ojek online bisa mengawasi para pengemudinya, apakah memberikan pelayanan terbaik atau tidak.

"Gojek saja bisa memantau yang punya pengemudi ratusan ribu. Masak 12 ribu guru di sini, enggak bisa dipantau?" ungkap Jusuf Kalla.

Namun, ini bukan berarti pemerintah tidak percaya kepada guru. Justru, lanjut dia, pemerintah ingin kualitas guru semakin baik. Terlebih dia percaya, apapun sistemnya, kunci utama guru tetap pada kejujuran.

"JK e-Panitra ini bukan tidak percaya kepada guru. Tetapi agar sistem itu jalan. Apabila murid harus sekolah jam 07.50 masuknya, guru harus lebih dulu (hadir)," tegas Jusuf Kalla.

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, menuturkan sistem ini dibangun agar anak-anak di Sulsel mempunyai karakter dan cerdas. Dia juga tidak ingin anak-anak di Sulsel tak ketinggalan dengan negara lain.

"Kita tak mau anak-anak kita ketinggalan dengan di Jepang dan Thailand. Kita terapkan gayanya Pak JK dalam sistem ini," tandas Yasin.

JK e-Panitra Centre menyediakan beberapa sistem, di antaranya absensi online, e-learning, video conference, entertainment & news, e-polling, guru untuk data pendidikan, e-budgetting, dan CCTV sekolah.

Pentingnya Pendidikan Untuk Menanamkan Sikap Toleran Terhadap Masyarakat

Admin December 09, 2017 Umum Add Comment

Unknown

Pendidikan, Jakarta Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fajar Riza Ul Haq kembali menekankan pentingnya pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia.

Fajar mengajak seluruh unsur pendidikan, mulai dari institusi, sivitas akademika, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan Tanah Air untuk menyadari peran penting tersebut,

Menurut Fajar, ada dinamika global yang tidak bisa dihindari, yakni pertemuan nilai-nilai kebudayaan antar-bangsa dan peradaban, yang seharusnya dipahami dalam konteks dialog dan saling memperkaya, bukan berbenturan atau bahkan saling berkonflik.

“Indonesia yang berkebudayaan hari ini harus mengedepankan nilai-nilai budaya kemajuan, keterbukaan, toleransi, solidaritas sosial, kerja keras, dan meritokrasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan," ucapnya dalam seminar yang digelar di aula STKIP Muhammadiyah Bogor, Selasa (31/10/2017).

"Hal ini semakin relevan di saat publik kita dibelah oleh isu pribumi dan nonpribumi, serta ancaman perpecahan yang menghantui seiring mengerasnya identitas keagamaan dalam pilihan politik,” ujar Fajar.

Di sinilah tugas besar dunia pendidikan yang menurut Fajar merupakan sarana paling ampuh dalam mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan yang berkarakter kemajuan.

“Institusi pendidikan yang berkemajuan lahir dari imajinasi Indonesia yang berkebudayaan dan menyokong budaya kemajuan,” ucap Fajar.

Mengingat sejarah dan budaya

Dalam seminar “Peningkatan Mutu Pendidikan dan Penguatan Nilai Kebudayaan untuk Indonesia Berkemajuan”, Fajar menyampaikan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki perjalanan budaya yang panjang.

“Jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, berbagai unsur peradaban dunia telah datang, tumbuh berkembang, berpadu, dan bersenyawa dengan unsur-unsur kebudayaan, termasuk sistem keyakinan, yang telah lama ada di nusantara,” papar Fajar.

Fajar menegaskan, membangun Indonesia berkebudayaan bukanlah proyek yang akan berhenti di satu titik dan bukan pula proses statis yang ajek. Perjalanan inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai sebuah negeri yang seharusnya memiliki jati diri terbuka, kosmopolit, adaptif, dan mengedepankan harmoni.

Untuk itu, Fajar menawarkan perlunya membaca ulang Indonesia sebagai bangsa yang berkebudayaan pada saat bangsa ini memasuki gejolak abad ke-21.

Seminar yang dihelat oleh STKIP Muhammadiyah Bogor tersebut juga dihadiri oleh pembicara Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat Prof Dr Uman Suherman, AS, MPd, dan Ketua STIKIP Muhammadiyah Bogor Yusfitriadi, MPd.

Kondisi Pendidikan di Daerah Masih Belum Penuhi 8 SNP (Standar Pendidikan Nasional)

Admin December 08, 2017 Umum Add Comment

Unknown

Jakarta - Berbagai permasalahan dibidang pendidikan masih banyak ditemukan, hal itu tercermin dari beberapa hasil temuan kunjungan kerja Komisi X DPR RI, yakni antara lain mengenai kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, jumlah guru terbatas, biaya pendidikan masih mahal, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta angka putus sekolah yang juga masih tinggi.

Demikian dikatakan Wakil ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat rapat dengar pendapat umum Panja Evaluasi Pendidikan dasar dan Menengah Komisi X DPR dengan dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/08/2017).

“Kondisi pendidikan di daerah masih banyak yang belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan yang telah disampaikan oleh pemerintah pada rapat sebelumnya dipaparkan bahwa permasalahan pencapaian pemenuhan standar nasional pendidikan banyak terkendala pada empat standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan,” jelas Fikri.

Menurutnya, penyelesaian masalah penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah itu, sejatinya menjadi tugas seluruh pemangku kepentingan, termasuk didalamnya Dewan Pendidikan Provinsi.

“Kami ingin mendapatkan informasi, data dan masukan terkait bagaimana Dewan Pendidikan Provinsi dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Terutama tentang peran Dewan Pendidikan Provinsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan; peran dan kontribusi Dewan Pendidikan Provinsi dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga serta sarana dan prasarana pendidikan; peran dan kedudukan, serta pola kebijakan Dewan Pendidikan Provinsi dalam melakukan pengawasan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah; serta bagaimana kondisi terkini pendidikan dasar dan menengah di tingkat provinsi menurut Dewan Pendidikan,” ucapnya.

Dalam paparannya, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa Dewan Pendidikan sebagai mediator dan merupakan wadah peran serta masyarakat sekaligus sebagai pengawas keterlibatan masyarakat dalam pendidikan perlu didukung, dan dilengkapi dengan instrumen kewenangannya. Perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan antara lain melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada.

Dewan pendidikan juga dapat melakukan fungsi kontrol terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan. Mengingat keterbatasannya, maka dilapangan untuk tingkat sekolah diperlukan penguatankomite sekolah untuk menjalankan tupoksinya.