Jakarta - Upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, tidak selalu bergantung pada besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah. Pasalnya, dengan anggaran yang relatif sama dengan Indonesia, peringkat kualitas pendidikan Vietnam berada jauh di atas Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, infrastruktur memang menjadi hal yang menjadi fokus di masa pemerintahan saat ini. Namun, pemerintah tetap mengutamakan bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Sebagai bukti, lanjut dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasi anggaran sebesar Rp 440,9 triliun atau 20 persen dari total APBN.
"Di 2018 ada beberapa policy penting, fokus tetap investasi di infrastruktur dan SDM dan safety net, karena manusia yang utama di pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, investasi di bidang SDM seperti anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 5 persen itu jadi penting," ujar dia di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Namun, kata Sri Mulyani, dari hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan selama ini, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah tidak serta-merta membuat kualitas pendidikan di Indonesia meningkat.
Sebagai perbandingan, dengan alokasi anggaran yang sama, Vietnam mampu berada di peringkat 8 dalam kualitas pendidikan di dunia. Sedangkan Indonesia saat ini hanya berada di peringkat 58.
"World Bank mengatakan Indonesia sama seperti Vietnam yang commited di bidang pendidikan. Tapi peringkat Vietnam berada di posisi 8, sedangkan Indonesia di 58. Sama-sama punya komitmen tapi hasilnya beda. Ini menggambarkan fenomena mengenai education and health it's not only about money," kata dia.
Menurut dia, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, tidak lepas dari kinerja guru yang dinilai belum memiliki kompetensi. Padahal, ada sekitar 4 juta guru yang setiap tahunnya dibayar oleh pemerintah.
"Saya undang guru Indonesia bertemu dan mereka akan membuat platform supaya mutu guru bagus. Nanti di-tracking (ditelusuri) guru mana yang tidak kompeten," ungkap dia.
Sementara itu, Head of Executive Board Tanoto Foundation, Sihol Aritonang menyatakan, jika berbicara soal pendidikan di Indonesia, maka tidak lepas dari kualitas guru yang ada. Kualitas guru menjadi salah satu penentu dalam upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial," jelas dia.
Menurut Aritonang, dalam rangka turut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas guru, Tanoto Foundation secara berkelanjutan menjalankan salah satu programnya yakni Pelita Guru Mandiri untuk meningkatkan mutu guru-guru di Indonesia.
Dia menjelaskan, program Pelita Guru Mandiri diarahkan untuk demi membantu pemenuhan kompetensi guru bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk peningkatan proses pembelajaran, pengembangan guru, serta perbaikan fasilitas belajar-mengajar.
"Permasalahan utama yang dialami sekolah-sekolah di Indonesia selain soal kesenjangan dalam kompetensi guru, juga terkait dengan penyampaian pembelajaran yang kurang efektif dan fasilitas sekolah yang tidak memadai," kata dia.
Menyikapi masalah tersebut, lanjut dia, dibutuhkan intervensi holistik yang dirancang untuk menyelesaikannya. Hal ini kemudian diwujudkan dalam kerangka besar melalui program Pelita Pendidikan yang hingga saat ini telah mendukung pembelajaran berkualitas di 518 sekolah, menjangkau 43.000 siswa dan lebih dari 5.100 guru.
"Harapannya melalui program Pelita Guru Mandiri, lahir dan hadir guru-guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif sehingga ruang-ruang kelas menjadi sarana terbaik lahirnya generasi berkualitas yang siap menjadikan bangsa kita menjadi negara maju di masa depan," tandas dia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, infrastruktur memang menjadi hal yang menjadi fokus di masa pemerintahan saat ini. Namun, pemerintah tetap mengutamakan bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Sebagai bukti, lanjut dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasi anggaran sebesar Rp 440,9 triliun atau 20 persen dari total APBN.
"Di 2018 ada beberapa policy penting, fokus tetap investasi di infrastruktur dan SDM dan safety net, karena manusia yang utama di pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, investasi di bidang SDM seperti anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 5 persen itu jadi penting," ujar dia di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Namun, kata Sri Mulyani, dari hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan selama ini, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah tidak serta-merta membuat kualitas pendidikan di Indonesia meningkat.
Sebagai perbandingan, dengan alokasi anggaran yang sama, Vietnam mampu berada di peringkat 8 dalam kualitas pendidikan di dunia. Sedangkan Indonesia saat ini hanya berada di peringkat 58.
"World Bank mengatakan Indonesia sama seperti Vietnam yang commited di bidang pendidikan. Tapi peringkat Vietnam berada di posisi 8, sedangkan Indonesia di 58. Sama-sama punya komitmen tapi hasilnya beda. Ini menggambarkan fenomena mengenai education and health it's not only about money," kata dia.
Menurut dia, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, tidak lepas dari kinerja guru yang dinilai belum memiliki kompetensi. Padahal, ada sekitar 4 juta guru yang setiap tahunnya dibayar oleh pemerintah.
"Saya undang guru Indonesia bertemu dan mereka akan membuat platform supaya mutu guru bagus. Nanti di-tracking (ditelusuri) guru mana yang tidak kompeten," ungkap dia.
Sementara itu, Head of Executive Board Tanoto Foundation, Sihol Aritonang menyatakan, jika berbicara soal pendidikan di Indonesia, maka tidak lepas dari kualitas guru yang ada. Kualitas guru menjadi salah satu penentu dalam upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial," jelas dia.
Menurut Aritonang, dalam rangka turut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas guru, Tanoto Foundation secara berkelanjutan menjalankan salah satu programnya yakni Pelita Guru Mandiri untuk meningkatkan mutu guru-guru di Indonesia.
Dia menjelaskan, program Pelita Guru Mandiri diarahkan untuk demi membantu pemenuhan kompetensi guru bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk peningkatan proses pembelajaran, pengembangan guru, serta perbaikan fasilitas belajar-mengajar.
"Permasalahan utama yang dialami sekolah-sekolah di Indonesia selain soal kesenjangan dalam kompetensi guru, juga terkait dengan penyampaian pembelajaran yang kurang efektif dan fasilitas sekolah yang tidak memadai," kata dia.
Menyikapi masalah tersebut, lanjut dia, dibutuhkan intervensi holistik yang dirancang untuk menyelesaikannya. Hal ini kemudian diwujudkan dalam kerangka besar melalui program Pelita Pendidikan yang hingga saat ini telah mendukung pembelajaran berkualitas di 518 sekolah, menjangkau 43.000 siswa dan lebih dari 5.100 guru.
"Harapannya melalui program Pelita Guru Mandiri, lahir dan hadir guru-guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif sehingga ruang-ruang kelas menjadi sarana terbaik lahirnya generasi berkualitas yang siap menjadikan bangsa kita menjadi negara maju di masa depan," tandas dia.
0 Komentar